Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan kontroversialnya yang menyangkal adanya pemerkosaan massal selama kerusuhan Mei 1998 menuai kecaman dari berbagai pihak. Desakan agar beliau mencabut pernyataan tersebut dan meminta maaf pun semakin menggema.
Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda untuk Keadilan Sejarah menjadi salah satu yang turut bersuara. Mereka secara tegas meminta pertanggungjawaban atas pernyataan Menbud tersebut.
Desakan Pencabutan Pernyataan dan Permintaan Maaf
Desakan ini disampaikan langsung oleh Gabungan Masyarakat dan Mahasiswa Indonesia di Belanda dalam sebuah dialog yang berlangsung di Keduataan Besar Republik Indonesia, Den Haag, pada Jumat, 14 Juni 2025.
Mereka menilai pernyataan Menbud Fadli Zon tidak hanya menyakitkan bagi korban dan keluarga korban, tetapi juga mengabaikan fakta sejarah yang telah terdokumentasi dengan baik.
Dalam keterangan resminya, gabungan masyarakat dan mahasiswa tersebut menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas ucapan yang telah disampaikan oleh pejabat publik.
Reaksi Publik dan Isu Keadilan Transisi
Pernyataan Menbud Fadli Zon memicu gelombang kritik di media sosial dan berbagai platform online. Banyak pihak merasa pernyataan tersebut sangat tidak sensitif dan meremehkan penderitaan para korban.
Kasus ini kembali mengingatkan pentingnya proses keadilan transisi di Indonesia, khususnya terkait pelanggaran HAM berat masa lalu.
Masyarakat menuntut agar pemerintah serius dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi para korban kerusuhan Mei 1998.
Peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tak boleh dilupakan dan diulang.
Dampak Pernyataan terhadap Proses Penyembuhan Trauma
Selain memicu kemarahan publik, pernyataan Menbud Fadli Zon juga dikhawatirkan akan menghambat proses penyembuhan trauma bagi korban dan keluarga korban kerusuhan Mei 1998.
Pernyataan yang meragukan atau bahkan menyangkal peristiwa kekerasan seksual massal dapat memicu kembali rasa sakit dan ketidakadilan yang telah mereka alami.
Para ahli psikologi trauma menekankan pentingnya pengakuan dan keadilan dalam proses penyembuhan bagi korban kekerasan seksual.
Minimnya empati dari pejabat publik dapat menghambat upaya-upaya tersebut.
Pentingnya Akurasi dan Sensitivitas dalam Ucapan Pejabat Publik
Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya akurasi dan sensitivitas dalam ucapan para pejabat publik, terutama ketika menyangkut isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM dan kekerasan seksual.
Ucapan yang tidak terukur dapat memiliki konsekuensi yang serius dan melukai banyak orang.
Tanggung jawab pejabat publik tidak hanya untuk menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga untuk menjaga martabat dan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.
Kejadian ini menuntut refleksi mendalam dari semua pihak. Pernyataan Menbud Fadli Zon bukan hanya sekadar kesalahan bicara, tetapi berpotensi menghambat proses penyelesaian konflik masa lalu dan penguatan komitmen terhadap HAM. Harapannya, langkah-langkah konkret segera diambil untuk memperbaiki situasi dan memastikan bahwa tragedi Mei 1998 tidak akan pernah dilupakan dan pengulangannya dicegah.
