Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tak terduga berjumpa dengan seorang kakek bernama Nasro di sebuah tanjakan saat menuju Kabupaten Ciamis.
Kakek Nasro, yang mengenakan seragam polisi lengkap, ternyata bertugas mengatur lalu lintas di lokasi tersebut.
Pertemuan Tak Terduga di Tanjakan Ciamis
Pertemuan tersebut diabadikan dalam video singkat dan diunggah di akun TikTok Dedi Mulyadi. Video tersebut menampilkan interaksi spontan antara keduanya.
Awalnya, Dedi Mulyadi menanyai pengetahuan kakek Nasro mengenai pejabat pemerintahan, mulai dari Bupati Ciamis hingga Presiden RI.
Jawaban kakek Nasro cukup mengejutkan. Ia menyebutkan nama Bupati Ciamis dan Presiden dengan tepat.
Tes Pengetahuan dan Identitas Kakek “Polisi”
Namun, ketika ditanya tentang Gubernur Jawa Barat, Nasro tampak kebingungan. Ia mengaku tidak mengetahui siapa Gubernur Jawa Barat saat ini.
Hal ini membuat Dedi Mulyadi penasaran dengan identitas kakek tersebut. Ia pun menanyakan status keanggotaan Nasro di kepolisian.
Ternyata, Nasro bukanlah anggota polisi resmi. Ia mengaku sebagai “banpol”, singkatan dari bantuan polisi.
Dedi Mulyadi kemudian mempertanyakan status dan legalitas tugas Nasro sebagai “banpol”. Ia menanyakan surat tugas dan besaran gaji yang diterima.
Nasro menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Polres untuk mengatur lalu lintas, terutama kendaraan berat di tanjakan tersebut. Namun, ia tidak menerima gaji.
Lebih lanjut, Nasro mengaku mendapatkan penghasilan dari sejumlah sopir yang melintas. Ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai legalitas dan etika pekerjaannya.
Konsekuensi dan Nasihat dari Gubernur
Dedi Mulyadi menjelaskan kepada Nasro bahwa tindakannya mengenakan seragam polisi tanpa izin dan menerima uang dari sopir adalah ilegal.
Setelah mengetahui Nasro tidak digaji dan bekerja secara ilegal, Dedi Mulyadi mengajaknya naik ke mobil.
Dalam perjalanan, Dedi Mulyadi memberikan nasihat dan penjelasan mengenai konsekuensi dari tindakan Nasro. Ia menekankan pentingnya legalitas dan aturan dalam bekerja.
Kisah ini menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan terhadap tenaga pendukung di pemerintahan, serta memastikan setiap individu yang bertugas mewakili pemerintah bertindak sesuai aturan dan mendapatkan haknya.
Pertemuan tak terduga ini menjadi pembelajaran berharga, menunjukkan pentingnya transparansi dan kepatuhan hukum, bukan hanya bagi pejabat publik, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat.
