Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) akan meningkatkan akses layanan kontrasepsi di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta wilayah perbatasan. Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025, yang direncanakan akan dilaksanakan secara sederhana namun berdampak signifikan bagi masyarakat.
Program peningkatan akses layanan kontrasepsi ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mencapai angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) yang ideal.
Layanan KB di Wilayah 3T dan Perbatasan dalam Peringatan Harganas 2025
Menteri PPKB/Kepala BKKBN, Wihaji, secara tegas menyatakan komitmennya untuk memperluas jangkauan layanan kontrasepsi hingga ke wilayah terpencil. Tanggal 23 Juni 2025 mendatang, pelayanan KB akan difokuskan di daerah 3T dan perbatasan.
Wihaji sendiri direncanakan akan berada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu wilayah perbatasan dengan Australia yang akan mendapatkan layanan tersebut. Distribusi layanan ini akan diprioritaskan kepada daerah-daerah yang membutuhkannya secara mendesak.
Strategi Penyesuaian Layanan KB Berdasarkan Angka Kelahiran Total (TFR)
Penyaluran layanan kontrasepsi ini akan mempertimbangkan angka TFR di setiap wilayah. Secara nasional, TFR Indonesia sudah mendekati angka ideal 2,18, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Ini berarti setiap perempuan rata-rata melahirkan dua anak selama masa reproduksinya.
Namun, pendekatan yang lebih hati-hati diperlukan di wilayah dengan TFR di bawah 1,8 atau 1,7. Prioritas pelayanan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, untuk memastikan keberlanjutan program dan efektifitasnya.
Penyesuaian Layanan di Wilayah dengan TFR Rendah
Meskipun beberapa daerah, seperti DKI Jakarta, telah mencapai TFR di bawah 2, pelayanan KB tetap diprioritaskan di kantong-kantong penduduk tertentu. Ini karena kesadaran masyarakat di wilayah tersebut terhadap pentingnya kesehatan reproduksi dan KB sudah sangat tinggi dan mereka masih membutuhkan layanan tersebut.
Pemerintah menyadari pentingnya edukasi dan aksesibilitas dalam mencapai tujuan program KB. Meskipun TFR sudah rendah di beberapa daerah, permintaan terhadap layanan KB tetap ada dan harus dipenuhi untuk memastikan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat terjaga.
Pentingnya Peran Bidan dalam Keberhasilan Program KB dan Pencegahan Stunting
Bidan memainkan peran krusial dalam keberhasilan program KB dan pencegahan stunting. Mereka menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi, konseling, dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Program peningkatan akses layanan KB di wilayah 3T dan perbatasan juga akan meningkatkan kemampuan bidan di daerah tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan meningkatkan kapasitas bidan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan reproduksi.
Pemerintah berharap Harganas 2025 tidak hanya menjadi seremonial semata, tetapi benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga Indonesia. Dengan peningkatan akses layanan KB, diharapkan angka kelahiran dapat dikendalikan secara optimal dan kualitas kesehatan reproduksi masyarakat dapat ditingkatkan. Upaya ini selaras dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
