Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pembunuhan Abral Wandikbo, warga Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Mereka menyebut kematian Abral sebagai pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) yang terjadi selama operasi militer TNI pada 22-25 Maret 2025.
Penyiksaan dan Pembunuhan Abral Wandikbo
Direktur YKKMP, Theo Hesegem, menegaskan Abral bukanlah anggota kelompok bersenjata atau terlibat aktivitas serupa. Justru, ia aktif membantu aparat dalam pembangunan lapangan terbang Yuguru.
Abral ditangkap tanpa alasan jelas, tanpa bukti sah, dan tanpa pendampingan hukum pada 22 Maret 2025, usai penggeledahan rumah warga.
Ia dibawa ke posko TNI di lapangan terbang dan tidak pernah kembali. Tiga hari kemudian, jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan.
Tubuh Abral termutilasi; telinga, hidung, dan mulutnya hilang. Kaki dan betisnya melepuh, dan kedua tangan terikat borgol plastik.
Dugaan kuat menyebutkan Abral disiksa berat sebelum dibunuh. Pihak militer bahkan menyebarkan propaganda bahwa Abral mencoba melarikan diri saat hendak dibebaskan.
Pelanggaran HAM Berat yang Menghebohkan
Kematian Abral merupakan pelanggaran HAM berat, melanggar hak untuk hidup, terbebas dari penyiksaan, dan rasa aman, sebagaimana diatur konstitusi dan standar internasional.
Hak Abral untuk mendapat pendampingan hukum saat ditangkap juga diabaikan. Kejadian ini menjadi sorotan tajam berbagai pihak.
Sebelum pembunuhan ini, militer juga dilaporkan merusak rumah warga dan fasilitas umum di wilayah tersebut. Tindakan ini semakin memperparah situasi.
Tuntutan Keadilan dan Investigasi Independen
YKKMP dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi independen dan transparan atas kasus ini.
Mereka menuntut agar pelaku diproses hukum sesuai aturan yang berlaku. Pihak-pihak yang terlibat harus bertanggung jawab.
Kasus ini menjadi bukti penting perlunya perlindungan warga sipil dalam operasi militer. Proses hukum yang adil sangat dibutuhkan.
Kejadian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan HAM di Papua. Semoga kasus ini menjadi momentum perbaikan sistem hukum dan keamanan di wilayah tersebut.
