Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar menyelidiki kasus korupsi dana operasional Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp1,2 triliun. Kasus ini diduga melibatkan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Jejak Private Jet di Luar Negeri
Sebagian dana rasuah tersebut diduga digunakan untuk membeli jet pribadi di luar negeri. KPK terus memantau keberadaan pesawat tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau lokasi jet pribadi yang diduga berada di luar negeri.
Penyelidikan ini bermula dari temuan penyelewengan Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan. Jumlahnya fantastis, mencapai Rp1,2 triliun.
Pemanggilan Saksi dan Upaya Asset Recovery
Untuk mengungkap aliran dana, KPK telah memanggil saksi, termasuk warga negara asing (WNA) Gibrael Isaak, pengusaha maskapai pribadi.
Pemanggilan Gibrael Isaak bertujuan untuk menggali informasi terkait pembelian jet pribadi tersebut. KPK juga memeriksa Willie Taruna, penyedia jasa money changer, untuk menelusuri aliran uang.
Upaya pemulihan aset (asset recovery) tengah dilakukan KPK untuk mengembalikan kerugian negara. Pemeriksaan saksi-saksi difokuskan pada penelusuran aliran dana hasil korupsi.
Tersangka dan Status Hukum Lukas Enembe
Dius Enumbi (DE), Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus ini bersama mendiang Lukas Enembe.
Status tersangka Lukas Enembe gugur karena yang bersangkutan telah meninggal dunia. KPK hanya akan fokus pada perampasan aset dari pihak Lukas Enembe.
Meskipun Lukas Enembe telah meninggal, KPK tetap berkomitmen untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun. Proses hukum tetap berlanjut untuk mengembalikan kerugian negara.
Kasus korupsi dana operasional Pemprov Papua ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
