Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, secara pribadi membiayai penebusan ijazah dua mantan karyawan PT Virtus Facility Services. Perusahaan sebelumnya menahan ijazah tersebut sebagai jaminan, meminta tebusan Rp2 juta per orang.
Aksi ini bermula dari aduan dua mantan karyawan PT Virtus. Mereka mengeluhkan ijazah mereka ditahan sejak 2017.
Sidak Wamenaker dan Pertemuan dengan PT Virtus
Noel melakukan sidak ke kantor Virtus di Kebayoran, Jakarta Selatan. Ia didampingi wartawan untuk memastikan transparansi proses.
Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, Noel mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia menegaskan penahanan ijazah dan permintaan tebusan merupakan tindakan melanggar aturan dan kriminal.
Pihak perusahaan justru memperdebatkan kedatangan Noel yang mendadak bersama wartawan. Mereka sempat berupaya menghalangi wartawan untuk mengikuti audensi.
Noel bersikeras pertemuan harus diliput media, demi keterbukaan informasi. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penyelesaian masalah ini.
“Ini persoalan teknis Pak, masa permasalahkan ini. Ini kewajiban mereka media untuk mendapatkan informasi publik, transparansi,” tegas Noel.
Ia kembali menegaskan tujuan sidaknya: mengembalikan ijazah dan memastikan kepatuhan perusahaan pada aturan yang berlaku.
Alasan PT Virtus Menahan Ijazah
PT Virtus memberikan alasan penahanan ijazah terkait biaya pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam (gada pratama).
Sebagai perusahaan penyedia jasa keamanan, Virtus menganggap biaya pelatihan tersebut sebagai modal awal yang harus dijamin. Penahanan ijazah dianggap sebagai salah satu bentuk jaminan tersebut.
Implikasi dan Refleksi Kasus Penahanan Ijazah
Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja, termasuk akses atas dokumen pribadi seperti ijazah.
Perusahaan perlu memiliki mekanisme yang lebih etis dan sesuai hukum dalam menangani permasalahan keuangan dengan karyawan.
Aksi Noel menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak pekerja dan menegakkan aturan ketenagakerjaan. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Ke depannya, diharapkan kasus serupa dapat dihindari dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan pengawasan yang lebih ketat. Perlindungan hak pekerja harus menjadi prioritas utama.
