Beredar video di media sosial yang mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikukuhkan sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). Klaim ini terbukti salah dan merupakan hoaks yang telah beredar sejak tahun 2014.
Kompas.com telah memverifikasi informasi tersebut dan menemukan bahwa video yang beredar sebenarnya adalah rekaman Kopdarnas (Kopi Darat Nasional) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar pada 22 Agustus 2023.
Narasi Hoaks Pengukuhan Jokowi sebagai Ketua PKI
Video yang beredar menampilkan sejumlah orang berpakaian merah meneriakkan “Jokowisme” berulang kali. Beberapa akun Facebook menyebarkan video ini dengan narasi yang menyesatkan.
Narasi yang menyertai video tersebut menyatakan bahwa video tersebut adalah bukti pengukuhan Jokowi sebagai ketua PKI, menggantikan DN Aidit.
Tangkapan layar dari postingan Facebook menunjukkan judul yang provokatif: “PENGUKUHAN JOKOWI KETUA PKI GANTINYA DN AIDIT”.
Verifikasi Fakta: Kopdarnas PSI, Bukan Pengukuhan Ketua PKI
Kompas.com menelusuri asal usul video tersebut. Video yang sama ditemukan di kanal YouTube Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diunggah pada 26 Agustus 2023.
Keterangan video di YouTube PSI mencantumkan tagar #Kopdarnas2023, menunjukkan bahwa video tersebut direkam saat acara Kopi Darat Nasional PSI di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta.
Acara Kopdarnas PSI dihadiri oleh Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, juru bicara, dan ribuan kader PSI dari seluruh Indonesia.
Beberapa tokoh penting juga hadir, termasuk Gibran Rakabuming Raka (saat itu masih Wali Kota Surakarta), Yenny Wahid, dan Budiman Sudjatmiko.
Tujuan Kopdarnas 2023 adalah untuk memberikan rekomendasi terkait dukungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 kepada Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat PSI.
PSI menggunakan tagline “Jokowisme” dalam kegiatan politik mereka. Grace Natalie, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, menjelaskan bahwa Jokowi merupakan inspirasi bagi kader PSI.
Konteks Historis dan Pembubaran PKI
Penting untuk diingat bahwa PKI telah dibubarkan secara resmi pada tahun 1966 melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966.
Tidak ada hubungan antara PSI dan PKI. Klaim Jokowi sebagai Ketua PKI tidak masuk akal secara historis dan faktual.
Kesimpulannya, video yang beredar adalah hoaks. Video tersebut merupakan rekaman Kopdarnas PSI, bukan pengukuhan Jokowi sebagai Ketua PKI.
Penyebaran informasi hoaks seperti ini sangat berbahaya dan dapat memecah belah persatuan bangsa. Penting bagi setiap individu untuk selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Kejadian ini juga menyoroti pentingnya literasi digital dan kewaspadaan terhadap informasi yang beredar di media sosial. Verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangat krusial untuk menghindari penyebaran hoaks.
